Untuk ASN Kota Sukabumi, Ayep Zaki: Tidak Ada Mahar Jabatan dan Dinas Milik Parpol

Calon Walikota Sukabumi yang sementara unggul versi hitung cepat Pilkada 2024, Ayep Zaki menegaskan komitmennya dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurut Ayep sesuai janji politiknya jujur dan amanah dalam menjalankan kepemimpinan di Kota Sukabumi usai dilantik nanti.

Ayep Zaki mengungkapkan perbaikan pelayanan pemerintahan salah satunya dimulai dari rekrutmen pejabat di dinas, badan, lembaga dan kantor, kecamatan hingga kelurahan.

"Saya tegaskan karena saya sudah bersumpah jujur dan amanah. Insyaallah setelah dilantik jadi walikota akan melakukan seleksi dengan ketat terkait standar kredibilitas dan integritas calon pejabat di Pemkot Sukabumi," kata ayep zaki kepada awak media. Sabtu (30/11/2024).

Dalam seleksi tersebut, Ayep Zaki juga menegaskan tidak ada jual beli jabatan dan tidak ada mahar. "Seluruh warga baik partai, koalisi, atau ulama boleh mengusulkan. Tapi saya tegaskan tetap akan mengacu pada seleksi kompetensi internasional dengan melibatkan perguruan tinggi, minimalnya mereka di tes psikotes. Dan tidak ada jual beli jabatan, tidak ada mahar," jelasnya.

Seleksi pejabat Pemkot Sukabumi, sambung Ayep, tidak melibatkan tim sukses. "Timnya langsung saya sendiri Walikota dan Wakil Walikota," imbuhnya. "Tim koalisi sudah sepakat menyerahkan semuanya kepada saya. Biar nanti tidak ada dinas ini milik partai ini atau dinas itu milik partai itu," tambahnya.

Hal tersebut menurut Ayep Zaki sudah banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga sehingga mereka memiliki sumberdaya yang berintegritas. "Kita akan meniru model seleksi KPK, BPKP, KPU, Bawaslu, sehingga mereka memiliki sumberdaya manusia yang hebat," tuturnya.

Ayep Zaki pun menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ampun kepada ASN yang nakal. "Kita nanti apakah disebutnya bersih-bersih atau apa. Yang pasti jika ada ASN bermasalah dengan hukum, tidak akan diberikan jabatan, baik dia memiliki kasus yang masih penyelidikan atau penyidikan. Silahkan selesaikan masalah hukumnya dulu," tambahnya.

Sistem seleksi terbuka atau meritokrasi ini, jelas Ayep Zaki, merupakan bagian pelaksanaan makna tabligh dalam pemahaman Islam atau transparansi dalam manajemen.

"Karena nanti saya tidak mau, camat, lurah, kepala dinas tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan visi misi Ayep Zaki-Bobby Maulana," tandasnya.

Berikutnya, kata Ayep Zaki, setelah dilantik ia bersama Bobby Maulana sebagai wakil merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan meski kadang harus berbagi tugas.

"Kita komitmen satu kesatuan, antara walikota dan wakil walikota tidak boleh ada perbedaan. Kan jangankan ngurus yang lain, ngurus (komunikasi) dengan wakil aja gak bisa, bagaimana dengan yang lainnya," pungkasnya.

Sumber: Sukabumiupdate.com